Jokowi: "Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis"
News

Jokowi: “Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis”

16 Desember 2020, 14: 32 WIB

Diperbarui 2 jam yang lalu

Presiden Joko Widodo melalaikan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (16/12) siang mengumumkan pelaksanaan vaksinasi corona untuk seluruh asosiasi gratis.

Pengumuman ini disampaikan pemimpin setelah “menerima masukan dari masyarakat” dan melakukan “penghitungan ulang melanggar keuangan negara”.

“Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat, dan sesudah kalkulasi ulang, melakukan penghitungan kembali mengenai keuangan negara, dapat beta sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis, ” kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12). “Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. ”

Jokowi melanjutkan, “Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada semesta jajaran kabinet, kementerian dan negeri daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. ”

Selain itu, kepala mengatakan telah menginstruksikan menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi daripada anggaran lain terkait ketersediaan serta vaksinansi gratis, “Sehingga tidak tersedia alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. ”

Dalam kesempatan yang serupa, Jokowi juga mengumumkan hendak menjadi penerima vaksin pertama, “untuk memberi kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat bahwa vaksin yang dimanfaatkan aman. ”

Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, menjaga senggang, dan mencuci tangan, untuk kebaikan semuanya.

Pernyataan Jokowi itu menyusul kewaswasan sejumlah pihak akan terjadinya komersialisasi vaksin. Sebab sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua skema vaksin, yakni dengan gratis dan mandiri atau berbayar.

Berapa dana yang dibutuhkan?

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengutarakan pemerintah masih bisa menggunakan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 untuk menaggulangi beban vaksinasi Covid-19, jika dana dengan dibutuhkan sekitar Rp55, 5 triliun.

Angka itu merujuk pada pemberitahuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akhir November lalu untuk pengerjaan Covid-19, termasuk program vaksinasi.

“Jadi sumber pertama itu menggunakan SILPA tahun 2020, terutama di pemerintah was-was kan antara Rp100-150 triliun. Dengan kedua juga dari SILPA kawasan, yang juga sekitar Rp100 triliun. Bayangkan. Itu belum realokasi. Apalagi kalau anggarannya cuman Rp55 triliun, pasti bisa dibayar lunas, minus harus mengutak-atik di APBN 2021, ” kata Tauhid kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).

“Kalaupun itu masih dirasakan sulit, saya kira memang kita masih bisa melaksanakan proses realokasi dari yang kenaikannya paling besar, misalnya [Kementerian Pekerjaan Umum] PU itu kan 2021 itu hampir dua kali ganda untuk belanjanya.

“Saya kira ada problem begini, nggak mungkin seluruh anggaran PU itu bisa habis semua di tarikh 2021 karena ada kapasitas kelembagaan, kapasitas pengadaan barang dan bantuan, kapasitas SDM untuk melakukan eksekusi sedemikian besar bisa selesai dalam tahun 2021. Termasuk juga dalam pertahanan keamanan, yang saya taksir masih bisa dilihat meskipun jumlahnya relatif lebih kecil daripada pada, katakanlah, PU. Menurut saya itu bisa juga jadi pertimbangan, ” tambahnya.

Tauhid merujuk pada taksiran pertahanan yang meningkat sekitar Rp20 triliun dibandingkan tahun 2020.

Lebih lagi, Tauhid mengatakan bahwa ada bermacam-macam jenis vaksin Covid-19 dengan harga yang berbeda-beda.

Dalam memperkirakan anggaran, ia mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah sekitar Rp450. 000. Negeri, lanjutnya, bisa memberi vaksinasi percuma pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp144 triliun.

Pada hal ini, perkiraan 160 juta adalah yang jumlah yang menjadi prioritas yang harus divaksin sejak seluruh penduduk Indonesia, yang menyentuh sekitar 260 juta orang.

“Apabila anggarannya lebih besar dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa lihat seberapa jauh itu bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa sih vaksin yang bisa disediakan oleh supplier ? Kan tidak bisa sampai 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan berangsur-angsur, ” tutur Tauhid.

Beberapa vaksin diperkirakan membutuhkan dua dosis buat mencapai tingkat kekebalan maksimal.

Tenggat waktu penulisan berita ini di Rabu (16/12) sore, pemerintah belum mengumumkan jumlah dosis yang mau disediakan dalam skema vaksinasi, maupun jenis vaksin yang akan digunakan.

Sebelumnya, pemerintah mentargetkan memvaksin sekitar 182 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan program vaksinasi masih sedang disiapkan.

“Mohon menunggu penjelasan yang lebih teknis ini di dalam rilis selanjutnya karena masih dalam tahap finalisasi. Pada prinsipnya aksesibilitas masyarakatlah yang utama, ” prawacana Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, melalui pesan terekam kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).