Pemimpin Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Suluh
News

Pemimpin Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Suluh

dua jam yang lalu

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada asosiasi yang semena-mena melanggar hukum, namun di sisi lain aparat patokan wajib menggunakan kewenangannya secara adil dan terukur.

Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo menanggapi perkara wartawan tentang pembunuhan empat karakter sipil dalam kasus terorisme dalam Sigi, Sulteng, dan tewasnya enam orang anggota Front Pembela Agama islam (FPI) dalam bentrokan dengan penjaga.

Versi polisi menyebutkan enam bagian FPI itu ditembak mati, sebab berusaha menyerang petugas kepolisian dengan membuntutinya. Namun versi FPI menuturkan mereka diserang terlebih dahulu.

Insiden tersebut kemudian menimbulkan kritikan para pegiat HAM yang menyebut tindakan kepolisian sudah melewati batas. Namun sebagian lainnya dapat memahami langkah kepolisian tersebut.

Tindak kekerasan antara polisi dan anggota FPI ini terjadi sesudah pimpinan FPI Rizieq Shihab menegah pemanggilan polisi terkait acara pernikahan anaknya yang menghadirkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

Belakangan, Rizieq bersedia memenuhi panggilan kepolisian setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kini dia ditahan di Polda Metro Hebat.

Barang apa pernyataan lengkap Presiden Jokowi?

Pada awal pernyataannya, Presiden mengatakan, sebagai negara hukum, sudah seharusnya hukum harus ditegakkan dan dipatuhi buat melindungi masyarakat, bangsa dan negeri.

“Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan asas secara tegas dan adil, ” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) pagi, usai berolahraga sepeda.

“Dan ingat, alat hukum itu dilindungi oleh dasar dalam menjalankan tugasnya, “ujar Pemimpin, seperti dimuat dalam video You Tube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan hal itulah, demikian Presiden, tidak boleh ada anggota masyarakat yang semena-mena menyalahi hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa dan negara”.

Dalam konteks inilah, aparat hukum “tidak dapat gentar dan mundur sedikitpun” di melakukan penegakan, katanya.

‘Aparat tetap lindungi HAM’

Namun demikian, dalam mewujudkan tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar aparat penegak hukum “wajib mendaftarkan aturan hukum dalam menjalankan tugasnya”.

Abdi hukum juga wajib “melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan kaidah perihal proses penegakan hukum, pemimpin meminta semua pihak menggunakan metode hukum yang ada, yaitu meniti proses peradilan.

Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, menurutnya, masyarakat dapat memberikan pengaduannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia.