Mensos Juliari Batubara tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati menyambut?
News

Mensos Juliari Batubara tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati menyambut?

5 jam yang lalu

Gajah Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan manipulasi bantuan sosial Covid-19. Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana pertama saat pandemi Covid-19.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK di dalam Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus telaahan korupsi bantuan sosial (bansos).

Penetapan simpulan Juliari merupakan perkembangan operasi mengambil tangan pada Sabtu (05/12) semrawut terkait dugaan korupsi bansos untuk wileteayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

Mengenakan jaket, topi dan masker warna hitam, Juliari muncul di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02. 45 WIB, dekat satu jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta.

Apa kata KPK?

Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar daripada korupsi bansos sembako yang ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona.

KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima karakter tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai sponsor adalah AIM dan HS, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) pagi buta.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Terancam hukuman mati

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling agung seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bahaya seperti saat Covid-19 ini, oleh sebab itu ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, ” tegas Mahfud dalam Rapat Penyelarasan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tarikh 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, suasana pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

Bagaimana kasus dugaan korupsi bansos tersebut bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) pagi buta, KPK melakukan berdiam tangkap tangan terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka lain daripada pihak swasta, yakni AIM serta HS.

“Uang disiapkan AIM & HS di salah satu kondominium di Jakarta dan Bandung dengan disimpan di dalam tujuh koper, tiga ransel dan amplop yang jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain dalam berbagai tempat di Jakarta serta selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri membaca kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos di dalam rangka penanganan Covid-19.

Logistik barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai Rp 5, 9 triliun dengan 272 kontrak & dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pelaksana komitmen dalam proyek tersebut dengan penunjukan langsung antar rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan di dalam rekanan kepada Kementerian Sosial meniti MJS.

“Untuik fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sejumlah Rp10. 000 paket sembako daripada nilai Rp300. 000 per paket bansos, ” jelas Firli.

Penguasa Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berlaku menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada konstruksi perkara, KPK melahirkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp8, 2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan dengan tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai kira-kira Rp8, 2 miliar, ” kata pendahuluan Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian kekayaan tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB.

Uang itu, kata Firli, diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul kekayaan sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu juga diduga akan dipergunakan buat keperluan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menyambut uang suap total sekitar Rp17 miliar yang diduga digunakan buat keperluan pribadi.

Atas dugaan itu, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.

Tengah itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.

KPK sudah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 tulisan b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

Bansos rawan korupsi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan bahwa sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, KPK telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak awal sampaikan daerah atau titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” jelas Firli.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK, antara lain dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8/2020 tentang penerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan logistik barang jasa percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Selain tersebut, KPK juga menerbitkan SE 11/2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan baik dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran, pas guna dan tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi Terbuka Bansos sehingga seluruh masyarakat bisa ikuti tata kelola pemberian sandaran.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat langsung dalam Gugus Tugas untuk mencegah tindak korupsi dalam pusat dan daerah, supaya peraturan kelola dilaksanakan secara transparan & akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan menggelar celah korupsi.

“Di situasi bencana, perlindungan dan keterbukaan itu jadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang besar. Yang utama itu masalah lengkap, dan audit itu terakhir, ” kata Hanifah.

Hanifah melanjutkan, secara umum modus korupsi yang muncul dalam pembagian dana bansos, yaitu mengurangi jatah peneriman atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sedikit pun.

Sebelumnya, terekam sejumlah kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat, termasuk bekas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tarikh penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang bakal disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang tinggal pada DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu bola lampu bulan selama tiga bulan pada bentuk sembako.

“Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwan atau 1, 2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan semasa tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1, enam juta jiwan atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu mulai bulan selama tiga bulan. Dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Untuk asosiasi di luar Jabodetabek akan dikasih bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan mutlak anggaran disiapkan Rp16, 2 triliun, ” papar Joko Widodo.