Pilkada: Puluhan istri petahana jadi bahan kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar?
News

Pilkada: Puluhan istri petahana jadi bahan kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar?

5 jam yang lalu

Setidaknya 29 karakter istri kepala daerah akan bertarung sebagai peserta pilkada tahun 2020. Jika terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap memiliki kekuasaan di daerah itu, baik secara informal.

Anggapan tersebut ditampik sejumlah istri kepala daerah dengan namanya bakal tertera pada surat suara di berbagai daerah, 9 Desember mendatang.

BBC News Indonesia merangkum kontroversi ini dari Kabupaten Kejar Selatan di Maluku dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua provinsi di mana istri petahana saat ini berstatus calon kepala daerah.

Jika Safitri Malik memenangkan pilkada Buru Daksina tahun ini, sejarah akan mendokumentasikan bahwa seluruh ajang pemilihan bupati di kabupaten itu dikuasai cocok suami-istri.

Safitri adalah istri Tagop Sudarsono Soulisa. Sejak dibentuk menjadi kabupaten tahun 2008, baru dua kala pilkada digelar di Buru Daksina, yaitu tahun 2010 dan 2015. Tagop memenangkan dua pilkada itu.

Namun persaingan yang dihadapi Safitri diprediksi tidak akan mudah. Sejumlah warga Kejar Selatan mengaku tidak akan mengangkat Safitri karena kecewa dengan kepemimpinan suaminya dalam satu dekade belakang.

“Selama 10 tahun ini tidak tersedia perubahan. Infrastruktur jalan belum maju. Mau periksa ke rumah kecil masih dirujuk ke luar, belum ada tindakan yang baik dalam RSUD, ” kata Hawa, warga desa Elfule.

“Saya tidak suka istrinya karena nanti akan sama saja dengan kepemimpinan 10 tahun petahana. Saya ingin ada pemimpin hangat, ” ujar Hawa.

Pendapat serupa diutarakan warga Desa Ambalau bernama Gawi Moni. Menganggap petahana tak membentuk kampungnya, Gawi tidak akan mencoblos Safitri pada hari pemungutan suara nanti.

“Saya tidak mau lagi, sudah 10 tahun kami merasa sakit, ” kata Gawi.

“Kalau dia oleh karena itu bupati akan begitu-begitu saja. Dalam Ambalau tidak ada pembangunan, paling kalau ada hanya 50 sampai 100 meter.

“Jalan di Ambalau tidak betul. Kalau ombak hadir, kami sudah tidak bisa hidup. Kami dari kampung ke daerah jalan kaki saja, naik gunung, bukan jalan rata, ” ujarnya.

Meski begitu, Safitri tetap memiliki dasar dukungan untuk pilkada ini. Situasi Safitri sebagai satu-satunya calon tumenggung perempuan menjadi daya tarik yang tak dimiliki pesaingnya.

Hal ini dikatakan Nur Fatimah, warga Kecamatan Namrole.

“Saya memang suka Safitri, jadi sesama wanita jadi kita mampu saling mengerti, ” ujarnya.

“Harapan ke depan, tolong lihat dan dengar keluhan pendukung, jangan cuma hanya perhatikan keluarga saja, ” kata Fatimah.

Menjawab keraguan terhadap kapasitas Safitri, tim suksesnya lantas menunjuk pengalaman calon nomor urut tiga itu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku.

Kedekatan personal Safitri dengan petahana pun, menurut tim suksesnya, Neo Usman Latuwael, akan melancarkan kelanjutan program pemerintahan yang selama ini digagas.

“Beta yakin kalau calon lain yang terpilih, mereka harus bentuk pondasi baru, itu menandakan perlu energi yang baru, ” sekapur Neo.

“Tapi kalau melanjutkan program, Pak Tagop tahu betul tentang lobi-lobi ke pemerintah pusat, tinggal yang lain dilanjutkan oleh Ibu Safitri Tuan.

“Dia layak karena kematangannya selama lima tahun berada di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, dia juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini, ” ujar Neo.

Neo pun mencari jalan menyanggah sejumlah isu, dari perkara ‘perempuan tidak pantas menjadi majikan Buru Selatan’ sampai politik wangsa yang berpotensi muncul di kabupaten itu.

“Dari sisi masyarakat dan kebiasaan, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa harus dibatasi? Tidak ada batasan, tidak ada masalah, ” kata Neo.

Sementara soal dugaan politik keturunan, dia berkata, “suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana mengambil kesuksesan. Masalah dinasti sampai sekarang tidak dipermasalahkan, ” tuturnya.

Bagaimanapun, menurut dosen ilmu politik di Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, partisipasi pedusi kepala daerah di pilkada mempunyai basis hukum yang sah. Tetapi dia menilai tren itu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.

Said menyalahkan rekrutmen calon pemimpin via partai politik yang berbiaya mahal. Walau di setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya yang memiliki modal besar yang hendak muncul di surat suara.

“Memang tersedia kejenuhan di masyarakat melihat arketipe rekrutmen parpol dieksploitasi para petahana, terutama yang berkuasa dengan modal sosial, ekonomi, dan politik untuk mempertahankan kekuasaan, ” ujar Said.

Merujuk penelitian Nagara Institute, sebuah institusi kajian politik di Jakarta, terdapat 124 calon kepala daerah dengan terafiliasi dengan dinasti politik di pilkada 2020.

Dari angka itu, 67 merupakan laki-laki dan 57 perempuan.

Setidaknya 29 dari 57 peserta pilkada perempuan itu merupakan orang kepala daerah yang masih ataupun pernah menjabat.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti kebijakan tidak haram. Setelah putusan tersebut dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak keturunan politik terus meningkat setiap tarikh.

Pada Kabupaten Bandung, kursi bupati semasa 20 tahun terakhir diduduki perut orang dari satu keluarga yang serupa.

Tahun 2000 hingga 2010 kabupaten itu dipimpin Obar Sobarna. Utama dekade berikutnya, menantu Obar, Dadang Naser, yang menjadi bupati.

Pada 9 Desember nanti, istri Dadang, Kurnia Agustina, maju menjadi calon tumenggung Bandung. Kurnia adalah putri peranakan Obar Sobarna.

Hubungan personal Kurnia secara dua bupati sebelumnya itu dianggap Edieth Carolina, warga Bandung, keunggulan yang tak dimiliki dua kandidat lainnya.

Dia akan mencoblos Kurnia karena yakin politikus Golkar itu mau melanjutkan pemerintahan terdahulu yang tempat anggap sukses.

“Dari Pak Obar, tetap turun lagi ke Pak Dadang, terus bisa diteruskan Ibu Nia. Yang sudah saya rasakan, khususnya di Rancaekek Kencana, pembangunan maju, bagus, pesat.

“Mudah-mudahan yang belum terlaksana di pemerintahan sebelumnya bisa terlaksana di periode Ibu Nia, ” kata Edieth.

Namun kekerabatan itu juga yang membuat pemilih bertanda Leni Sudarlina berharap Kurnia tergelincir.

“Bapaknya sudah 10 tahun, mantunya 10 tahun, masa harus dilanjutkan lagi sama anaknya. Calon atasan terbaik itu masih banyak. Bandung bukan punya satu keluarga.

“Kita tidak negara kerajaan. Ini kan demokrasi, minimal jangan dari keluarga itu-itu terus, ” kata Leni.

Ayah dan suami Kurnia diklaim tak merestui langkahnya menjadi calon bupati Bandung. Itu dikatakan Cecep Suhendar, ketua tim pemenangan Kurnia dalam pilkada itu.

Tetapi akhirnya, kata Cecep, Kurnia lulus karena Golkar menilai popularitas perempuan berusia 47 tahun ini paling tinggi ketimbang kader partai beringin yang lain di Bandung.

“Golkar punya mekanisme tunggal, salah satunya adalah fit and proper test dan survei oleh dewan pimpinan pusat, ” ujar Cecep.

“Di jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, Bu Nia mendapatkan nilai tertinggi sehingga Pak Obar dan Pak Dadang dipanggil pimpinan Golkar dan akhirnya memberikan persetujuan.

“Jadi saya kira ini tidak dinasti politik, tapi demokrasi daripada kepercayaan masyarakat, ” kata Cecep.

Cecep juga merujuk pesaing Kurnia di Pilkada Kabupaten Bandung, yaitu Dadang Supriatna, yang keluarganya dia sebut bergantian memimpin Desa Tegalluar.

“Pak Dadang Supriatna pernah jadi kepala dukuh selama dua periode. Dia berakhir, diganti kakaknya, Haji Rasmana.

“Haji Rasmana meninggal digantikan isterinya, Bu Ema. Ibu Ema selesai, diganti adiknya. Panjang juga. Jadi taat saya sampai kapan pun tim itu akan menguasai Desa Tegalluar karena berprestasi dalam membangun dukuh, ” ujar Cecep.

Kepemimpinan daerah yang berkutat di satu keluarga terjadi karena jemaah mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal hangat, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

Bangsa Jawa Barat, kata Muradi, mengarah tak mempersoalkan isu dinasti kebijakan. Tak cuma di Bandung, status kepala daerah yang berkutat di satu keluarga yang sama juga terjadi di Kabupaten Indramayu.

Salah mulia bukti argumennya, kata Muradi, pemilih di Bandung mendaulat Dadang Naser meneruskan kepemimpinan pada pilkada 2015, walau maju dari jalur mandiri.

“Alasannya nyaman, tidak ada lainnya. Kedua, karena calon lain tidak menyampaikan alternatif yang lebih baik. Semasa tidak keluar dari mainstream dengan ada, berat bagi kompetitor buat menang.

“Sudah Ketua PKK, Pemimpin KONI, ketua ini, itu, ketua majelis taklim, itu jadi makna buat Nia ketimbang Dadang & Yena. Walau secara normatif, itu punya ruang untuk unggul, sedikitnya mencuri kolam pemilih lainnya, ” kata Muradi.

Lebih dari itu, Muradi membicarakan dinasti politik sebagai kegagalan partai politik mengedukasi publik. Karena cuma menyambangi pemilih saat musim pemilihan, partai disebut Muradi kalah bagian dari petahana yang setiap hari berurusan dengan warga lokal.

Jika tren ini terus terjadi di bermacam-macam daerah, Muradi memprediksi regenerasi calon pemimpin di partai politik hendak mandek.

“Kalau sudah begitu yang mau diuntungkan pasti yang punya relasi dengan petahana: anaknya, isterinya, menantunya, atau cucunya, ” kata Muradi.

Pencetus 7 huruf r UU 8/2015 tentang Pilkada awalnya mengharuskan bahan kepala daerah tidak berkonflik perhatian dengan petahana. Artinya, mereka tidak boleh berhubungan darah, memiliki ikatan perkawinan atau dari satu syarat keturunan yang sama.

Namun MK menganulir pasal tersebut dengan alasan mengandung muatan diskriminasi. Sejak putusan MK, hingga tahun 2018, terdapat 86 kepala daerah memiliki ikatan darah dengan petahana.

Jumlah itu lebih tinggi, menurut kajian Nagara Institute, dari periode 2004-2014 yang terdapat 59 pemimpin daerah berstatus anak sangat dekat dengan pemegang kedudukan sebelumnya.

Wartawan di Bandung, Yuli Saputra dan jurnalis di Ambon, Said Sotta, berkontribusi pada keterangan ini.