Menkopolhukam Mahfud MD sebut Benny Wenda 'membuat negara ilusi', TPNPB-OPM tolak klaim soal pemerintah sementara Papua Barat
News

Menkopolhukam Mahfud MD sebut Benny Wenda ‘membuat negara ilusi’, TPNPB-OPM tolak klaim soal pemerintah sementara Papua Barat

  • Ayomi Amindoni
  • BBC News Indonesia

2 Desember 2020

Diperbarui 32 menit dengan lalu

Pendukung kemerdekaan Papua berunjuk rasa pada Selasa (01/12), bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Menteri Pemimpin Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda “membuat negara ilusi” setelah ketua ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua) itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat.

“Benny Wenda membuat negara ilusi, negara dengan tidak ada. Papua Barat itu apa? ” cetus Mahfud MD dalam pernyataan pers, Kamis (03/12).

Merujuk Traktat Montevideo pada 1933, Mahfud MD menjelaskan syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah, dan pemerintah.

“Rakyatnya siapa? Tempat memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menahan. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua tunggal tidak juga mengakui, ” logat Mahfud MD.

Ia mengatakan Indah PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksankannya referendum tahun 1969.

“PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal sama, ” katanya.

Dia pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh deklarasi itu, yang menurutnya, “hanya dilakukan di Twitter”.

Pemerintah, sendat Mahfud, mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan di dalam Papua. Salah satunya dengan merancangkan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2% ke 2, 25%.

Pemekaran wilayah Papua, katanya, pula direncanakan pemerintah demi mewujudkan ketenteraman pada Orang Asli Papua (OAP).

Sebelumnya, deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda juga dianggap ‘tidak memiliki legimitasi’ oleh klan bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Lamun begitu, kedua kelompok tersebut mendatangi otonomi khusus kedua yang diklaim pemerintah Indonesia akan mempercepat pembangunan Papua.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Lepas (TNPBP-OPM) – sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia awut-awutan tidak mengakui klaim ketua Asosiasi Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua – ULMWP) Benny Wenda jadi presiden sementara Papua Barat.

Langkah Benny Wenda dianggap justru “tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua buat merdeka secara penuh” dari Indonesia.

Benny Wenda mendeklarasikan diri jadi presiden sementara Papua Barat dalam Selasa (01/12), bertepatan dengan ketika yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Benny Wenda

Dia menguatkan pihaknya “tak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta” dan “mulai menerapkan konstitusi dan mengklaim tanah kedaulatan” Papua Barat.

Namun, pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

Sementara Kantor Staf Presiden menegaskan balik bahwa pemerintah Indonesia menggunakan penghampiran kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus dengan dianggap sebagai “jalan tengah” pengerjaan masalah Papua.

Akan tetapi, perkembangan otonomi khusus yang sudah berlaku selama dua dekade itu ditentang oleh gerakan pro-kemerdekaan dan sejumlah warga Papua.

Mahasiswa Papua memperlihatkan poster menolak otonomi khusus saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar AS di Jakarta, pada 15 Agustus 2020.

Sudah saatnya negeri Indonesia pergi

ULMWP, gerakan prokemerdekaan Papua yang mengkoordinir langkah-langkah politik di sungguh negeri, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, yang bertujuan untuk mengerahkan rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.

Ketua ULMWP Benny Wenda menyebut pembentukan pemerintahan sementara ini adalah “satu-satunya jalan menuju kebebasan”.

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tak akan lagi tunduk pada peraturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, awak mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami, ” ujar Benny Wenda dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.

Benny Wenda, yang dalam pengasingan di Inggris, akan berperan sebagai presiden tadbir sementara Papua Barat. Sementara kabinet akan diumumkan dalam beberapa kamar mendatang.

“Kami memiliki konstitusi ana sendiri, hukum kami sendiri, & pemerintahan kami sendiri sekarang. Telah saatnya negara Indonesia pergi, ” tegas Benny Wenda, seraya menetapkan pihaknya menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua.

ULMWP mengklaim pemerintahan tengah tersebut didukung oleh semua klan pro-kemerdekaan yang mewakili mayoritas anak buah.

Akan tetapi, sayap militer pola Papua merdeka, TPNPB-OPM, menolak klaim Benny Wenda atas pemerintahan sementara Papua Barat.

1 Desember diperingati sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua

Mosi tidak percaya kepada Benny Wenda

“TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya pada negara asing yang tidak menyimpan legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi, ” ujar juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“TPNPB-OPM juga tidak bisa menghormati klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum international kalau warga negara asing tidak bisa menjadi presiden republik Papua Barat, ” tegasnya.

Ia justru beranggapan klaim Benny Wenda tidak bakal menguntungkan keinginan warga Papua buat merdeka penuh dari apa dengan disebutnya sebagai “pemerintah kolonial Indonesia”. Maka dari itu, pihaknya mencanangkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom

“Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua, ” ujar Sebby, seraya menambahkan “hal itu pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua. ”

Ketika dikonfrontir terkait penolakan TPNPB-OPM berasaskan klaim Benny Wenda, ULMWP segan berkomentar.

Tidak mendapat dukungan penuh

Peneliti Tim Analisis Papua pada Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi membaca bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye ULMWP pada luar negeri, namun dia mengindahkan itu tak akan berdampak penuh dengan apa yang terjadi di Papua.

“Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh juga di Papua, tidak mendapat dukungan penuh. Apalagi gerakan bersenjata seperti OPM nyata tidak mendukung keberadaan gerakan itu. ”

“Ini juga tidak akan berdampak besar pernyataannya Benny Wenda terpaut dengan dia mendeklarasikan diri sebagai presiden, ” ujar Rosita.

Demo Papua

Lebih jauh Rosita menegaskan bahwa kendati banyak organisasi di Papua yang sama-sama mendukung kemerdekaan Papua, namun memiliki jalan yang berbeda-beda.

“Banyak sekali faksi-faksi, organisasi-organsiasi pro-merdeka. Itu juga yang kemudian belum tentu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda, ” cetusnya.

OPM mengklaim sebagai gerombolan pro-kemerdakaan Papua tertua, yang dibangun pada 1965 untuk memisahkan muncul dari Indonesia yang menguasai Papua sejak 1963.

Sementara itu, ULMWP dibentuk pada 2014 untuk mengumpulkan tiga gerakan pro-kemerdekaan Papua, yaitu Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat melalui Deklarasi Saralana.

Benny Wenda

Apa sikap pemerintah Indonesia?

Juru bicara Kementerian Luar Daerah Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah pengesahan Wenda dan langkah ULMWP buat membentuk pemerintahan sementara.

Sementara, Gaya Ahli Kantor Staf Presiden Kedeputian V bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan, dan HAM, Laus Deo Calvin Rumayom, menegaskan kalau otonomi khusus (otsus) sebagai ‘jalan tengah’ penyelesaian masalah Papua.

“Kami pada KSP fokus pada persoalan pembangunan yang mandek, ” kata Laus.

“Isu utama di Papua ialah isu pembangunan dan bagaimana kita bisa melakukan percepatan sehingga kita keluar dari ketertinggalan yang semasa ini dikeluhkan oleh sejumlah bangsa kita di Papua dan Papua Barat, terkait dengan prioritas-prioritas pendirian yang ada di otsus, yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, ” jelas Laus kemudian.

Presiden Jokowi di Papua

Lebih lanjut, Laus menjelaskan semasa dua puluh tahun penerapan otsus sejak 2001 silam “masih tersedia banyak kekurangan yang dibenahi” dengan “pendekatan antropologis dan kesejahteraan”.

“Tentu otsus harus dievaluasi dari sisi keuangan dan kewenangan, yang belum secara maksimal terakomodir dalam undang-undang Otsus. Perbaikan itu akan dilakukan secara bertahap, ” kata dia.

Semenjak tahun 2002 hingga 2020 itu, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp94 triliun.

Tiap tahunnya, dana yang diperoleh kedua provinsi itu pun menyusun. Pada 2021, pemerintah menganggarkan Rp7, 8 triliun untuk dua daerah itu, meningkat 3, 3% daripada tahun 2020.

papua

Pasalnya, kata Timotius, penuh hal yang diatur dalam otsus yang hingga saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah melanggar pembentukan perwakilan Komisi Nasional Sah Asasi Manusia, Pengadilan Hak Pokok Manusia, Komisi Kebenaran dan Perbaikan di Provinsi Papua, hingga Upah Hukum Ad Hoc.

Akan tetapi, gelombang penolakan otsus hingga kini sedang terjadi.

Meski berbeda pandangan terkait pemerintahan sementara Papua Barat, kedua organisasi pro-kemerdekaan Papua, ULMWP dan TPNPB-OPM sepakat menentang otsus.

“Kami menolak perpanjangan ‘Otonomi Khusus’ dari Jakarta bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang membantu petisi massa menentang pembaruannya, ” ujar ketua ULMWP Benny Wenda dalam keterangan tertulis.

Sementara pakar bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menguatkan ada atau tidak ada independensi khusus, “tidak ada pengaruh sama sekali pada perjuangan” demi kemerdekaan Papua.

“Itu kan program pemerintah Nusantara, tidak ada pengaruh sama sekadar, ” kata dia.

“Itu Indonesia yang kasih, itu gula-gula manis, ” cetusnya.

Sementara, pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy memandang apapun kebijakan dan langkah politik yang dilakukan terkait Papua, semestinya “membawa dampak yang positif bagi pelepasan hak asasi rakyat Papua”

“Karena mereka selalu menjadi korban dari hajat dua kelompok ini, kelompok pemerintah Indonesia dan kelompok perlawanan, tercatat yang diwadahi oleh ULMWP itu sendiri, ” ujarnya.

Artikel ini diperbarui pada Kamis (03/12) untuk menambahkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.